Tugas Pokok dan Fungsi




Berdasarkan Peraturan Walikota Depok nomor 50 tahun 2008 aparatur Tugas, Pokok dan Fungsi pemerintahan pemerintahan Kecamatan Bojongsari mempunyai fungsi sebagai berikut:


Camat

  • Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
  • Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ssuai dengan kewenangannya.
  • Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
  • Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
  • Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
  • Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
  • Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

Sekretaris Kecamatan

  • Penyususnan rencana kerja Sekretariat mengacu pada renstra kecamatan
  • Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan
  • Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum
  • Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kecamatan.
  • Pengkoordinasian administrasi kegiatan seksi.
  • Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kecamatan.
  • Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan kecamatan.
  • Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, administrasi umum, kepegawaian, keuangan evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan.
  • Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Kecamatan dan Kelurahan.
  • Penyiapan bahan koordinasi dari masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kecamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kecamatan dan kelurahan.
  • Pelaksanaan kegiatan dinas lainnya yang diberikan camat.

Seksi Pemerintahan

  • Pelaksanaan koordinasi satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
  • Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
  • Fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum.
  • Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
  • Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
  • Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan.
  • Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan laporkan kegiatan seksi.
  • Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan.
  • Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
  • Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap Pemerintah Kelurahan, meliputi:
      • Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan.
      • Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan.
      • Penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan.
      • Penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan, dan atau penghapusan, Kelurahan.
      • Penyiapan bahan dalam rangka kerja sama antar kelurahan.
      • Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah.
      • Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan.
  • Pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan.
  • Pelaksanaan fasilitas administrasi kependudukan dan fasilitas instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, urbanisasi, emigrasi/imigrasi.
  • Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
  • Pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di kecamatan, meliputi :
      • Pembantuan pendataan tanah
      • Pemeliharaan data pertanahan
      • Pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai: peralihan hak tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.
  • Pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi :
      • Surat keterangan Waris
      • Surat Kuasa Waris
      • Permohonan ukuran tanah
      • Surat pelepasan hak atas tanah
      • Surat persetujuan pembagian hak bersama
  • Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi.
  • Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

  • Pengkoordinasian dengan satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
  • Pengkoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan.
  • Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan kepada pimpinan.
  • Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  • Pelaporan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Walikota.
  • Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
  • Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.
  • Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
  • Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
  • Pelaksanaan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan.
  • Pelaksanaan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
  • Pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor.
  • Mempersiapkan dan menyusun potensi Hansip/Linmas dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana.
  • Pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
      • penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia.
      • penertiban terhadapan gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
      • penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran asusila
      • pemantauan dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan peraturan perundangan lainnya.
  • Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, dan Peraturan Perundangan lainnya.
  • Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa.
  • Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penyelengaraan pertunjukan dan keramaian kampung bekerja sama dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan setempat.
  • Pelaksanaan upaya pengamanan wilayah.
  • Pendayagunaan satuan-satuan Hansip/Linmas di wilayah kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya.
  • Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
  • Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi.
  • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

  • Penyelenggaraan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.
  • Pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
  • Pelaksanaan administrasi pelayanan penerbitan rekomendasi, ijin dan pelayanan sesuai batas kewenangan yang telah mendapat pelimpahan dari walikota.
  • Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdaqayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
  • Pelaksanaan fasilitas pengembangan pertanian, peternakan, perbankan, koperasi dan UMKM.
  • Pelaksanaan pembinaan kegiatan keagamaan.
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
  • Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayahnya.
  • Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
  • Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
  • Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada walikota.
  • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional
Sebagaimana dimaksud pada tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanaan tugas pokok bertanggung jawab kepada Camat.